Indonesia · Pasar tenaga kerjaBerlaku
Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja Indonesia dan klaster ketenagakerjaannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang omnibus dengan 186 pasal yang berlaku sejak 2 November 2020, menulis ulang puluhan undang-undang sektoral untuk menarik investasi, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003: upah minimum ditetapkan dengan rumus, durasi kontrak dan alih daya diserahkan kepada peraturan pemerintah, skala pesangon tetap, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang baru. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan prosedur pembentukannya inkonstitusional bersyarat dan memberi waktu dua tahun untuk memperbaikinya; pemerintah menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah menafsirkan ulang 21 ketentuan ketenagakerjaan dan meminta undang-undang ketenagakerjaan yang terpisah dalam waktu dua tahun. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada 28 Oktober 2026, mencabut klaster ketenagakerjaan (Pasal 81) dan undang-undang tahun 2003; sisa undang-undang omnibus, termasuk jaminan kehilangan pekerjaan, tetap berlaku.
Kohesi sosial, kemiskinan & ketimpangan –lihat semua indikator “Kohesi sosial, kemiskinan & ketimpangan” dalam satu halaman