Afrika Selatan · PerumahanDisahkan
Undang-Undang Pengambilalihan 2024: kerangka konstitusional untuk mengambil properti demi kepentingan umum, dengan kemungkinan kompensasi nol, belum berlaku
Undang-Undang Pengambilalihan No. 13 Tahun 2024 menggantikan Undang-Undang Pengambilalihan 1975 dengan satu prosedur bagi setiap organ negara yang mengambil properti untuk tujuan publik atau demi kepentingan umum: negosiasi lebih dahulu, kemudian pemberitahuan, penawaran kompensasi, mediasi, dan pengadilan. Kompensasi harus “adil dan layak”, dan pasal 12(3) menyebutkan empat situasi, seperti tanah yang dikuasai semata-mata untuk spekulasi atau yang ditelantarkan, di mana kompensasi nol “dapat” dianggap adil dan layak. Disahkan Parlemen pada 27 Maret 2024, ditandatangani pada 20 Desember 2024, dan diterbitkan pada 24 Januari 2025, undang-undang ini baru berlaku pada tanggal yang ditetapkan presiden melalui proklamasi: belum ada yang diterbitkan per 11 November 2026, dan tidak ada pengadilan yang menangguhkannya. Democratic Alliance, AfriForum, IRR Legal, dan Vaderland Stigting menggugatnya di Pengadilan Tinggi Western Cape, yang menyidangkan perkara-perkara gabungan pada 3 hingga 7 Agustus 2026; undang-undang ini juga memicu perintah eksekutif Amerika Serikat yang memangkas bantuan kepada Afrika Selatan.
Kohesi sosial, kemiskinan & ketimpangan –lihat semua indikator “Kohesi sosial, kemiskinan & ketimpangan” dalam satu halaman